Jadiberkah.com – Manfaat TKI Bagi Negara, Tenaga kerja migran memiliki peran yang signifikan untuk membantu mengisi devisa negara Indonesia. Perlu perhatian lebih serius terhadap peran dan fungsinya. Termasuk, perlindungan hukum.

Menghadapi dunia yang sedang dilanda krisis, tampaknya Indonesia perlu terus menggali sumber devisa. Ajakan masyarakat untuk mau berinvestasi di Indonesia memang menjadi agenda penting yang tidak bisa ditunda. Sayangnya, hal ini masih terkendala berbagai kendala seperti perizinan yang memakan waktu lama.

Selain itu, yang juga penting untuk dimaksimalkan adalah sektor pariwisata dan pendapatan dari Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kedua sektor ini mampu membantu memperkuat perekonomian Indonesia.

Pertama, TKI kita akan memasukkan mata uang asing ke Indonesia, yang pada gilirannya akan menjadi sumber devisa negara. Kedua, secara otomatis kebutuhan mata uang rupiah juga akan meningkat sehingga akan membuat mata uang Indonesia semakin kuat.

Saat ini jumlah TKI di luar negeri telah mencapai angka yang sangat besar, yaitu sekitar 8 juta orang yang tersebar di berbagai negara di dunia. Sedangkan upah minimum yang mereka dapatkan saat bekerja di luar adalah 10 juta hingga 20 juta per tahun per orang.

Dengan kata lain, mereka mampu menghasilkan devisa, minimal di kisaran Rp. 160 triliun setahun. Tentunya jumlah tersebut akan bertambah jika TKI yang dikirim memiliki kemampuan dan skill yang lebih. Artinya semakin berpendidikan TKI maka semakin besar devisa yang diperoleh negara.

Jika dibandingkan dengan besaran APBN yang mencapai Rp. 2400 triliun, artinya remitansi para TKI ini bisa mencapai 7% dari APBN kita. Kontribusi yang luar biasa untuk Indonesia.

Melihat kontribusi devisa TKI yang besar, yang harus dilakukan pemerintah adalah memperbanyak pengiriman TKI ke luar negeri. Tentunya hal ini juga harus diikuti dengan pelatihan dan keterampilan tambahan bagi TKI agar harganya jauh lebih mahal.

Saat ini sebagian besar TKI masih berhiaskan unskilled worker yang hanya mengisi posisi unskilled labor dan asisten rumah tangga. Sementara itu, pengiriman tenaga terampil masih jauh dari harapan.

Tenaga terampil tersebut harus dibekali dengan kemampuan berbahasa di daerah tujuan. Sehingga TKI memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan permasalahannya dengan pemerintah di negara tujuan. Tentu juga untuk menghindari kesalahpahaman dengan majikan.

Yang terpenting, pemerintah harus memiliki komitmen untuk memberikan perlindungan hukum bagi TKI yang bermasalah dengan hukum di tempat kerjanya. Kita bisa mencontoh Filipina yang serius melindungi pekerja migrannya di seluruh dunia.