Jika mengutip dari Jurnal Sosiology, berbicara tentang dampak nikah siri secara yuridis, nikah siri bukanlah suatu perbuatan hukum yang sepenuhnya sah karena tidak tercatat secara resmi dalam catatan pemerintah. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak dapat disahkan oleh negara melalui akta kelahiran.
Untuk itu setiap warga negara Indonesia yang menikah harus mendaftarkan pernikahannya ke KUA atau Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan akta atau akta nikah. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pencatat nikah.
Dampak hukum yang timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan yaitu istri sulit mendapatkan hak atas harta bersama jika suami tidak memberikannya. Selain itu, jika ada harta warisan yang ditinggalkan oleh suami karena meninggal dunia, maka sangat sulit bagi istri dan anak-anaknya untuk mendapatkan hak dari harta warisan tersebut. Jika seorang suami bekerja sebagai pegawai negeri, baik istri maupun anak-anaknya tidak berhak atas tunjangan apapun.
Sementara itu dampak positif dan negatif dalam tulisan dari Pujihartati tersebut adalah dia juga menyebut secara umum beberapa dampak positif dari nikah siri yang dilakukan dengan itikad baik, antara lain adalah :
Untuk itu agar tidak terjadi permasalahan kedepannya, sebaiknya sebuah pernikahan dicatat di KUA, karena Nikah yang sah bagi umat Islam adalah jika pernikahan memenuhi rukun dan syarat nikah sebagaimana yang diatur dalam fiqh munakahat.
Leave a Comment